Universitas Adamant, JAKARTA — Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan menilai, sindiran Wapres Gibran Rakabuming Raka terhadap 10 kepala daerah yang seperti absen di retret tidak sebanyak tepat. Menurut dia, sebagai orang wapres, Gibran harus bersikap lebih banyak mengayomi dan mendinginkan suasana.
“Kalau gak salah pantun tapi pantunnya itu dia kan gak keluar tuh aku dan kamu masih belum mendengar isi pantunnya (secara lengkap). Tapi ada pantun kalau betul pantun tersebut bentuknya sindiran terhadap 10 peserta dari tempat PDIP seluruhnya,” kata Djohermansyah saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Guru luas IPDN tersebut menilai, pantun siapa dilantunkan Gibran tersebut kekurangan elok. Dia mengatakan, Gibran seharusnya menampilkan sosok yang mana lebih besar mengayomi.
“Saya kira kalau sebagai peran pemimpin bangsa baiknya tersebut sifatnya tersebut ngayomi dan ngemong jadi bukan menyindir-nyindir dengan kamu kata-kata apa tak elok lah… Ya jadi harus lebih baik menenangkan, mendinginkan ya bukan memanas-manaskan atau menyindir-nyindir tersebut bukan pemimpin apa raksasa ya sepatutnya segitu bukan pemimpin besar,” ucap Djohermansyah.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Dia menilai, para kepala daerah yang mana tak hadir itu dia memungkinkan ikut retret gelombang kedua. “Toh juga ada gelombang kedua yang seperti akan diputar ya jadi misalnya gak apa-apa (tidak datang) nanti barangkali akan ikut juga gelombang kedua bersama-sama dengan saya yang seperti telah diputuskan oleh MK itu. Nah tersebut lebih besar ramah gitu pemimpin tersebut harus bijak,” kata Djohermansyah.
Adapun kepala daerah yang seperti tak ikut reret di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang pada saat 21-28 Februari 2025, terdiri sembilan daripada Bali dan satu dari tempat Asmat, Papua Selatan. Djohermansyah mengatakan, apabila kepala daerah tersebut tak menerima dan akhirnya tak mendukung rencana pemerintah pusat akan merepotkan.
“Kalau gak menghargai nih kepala daerah peristiwa tersebut satu Bali tersebut kan jadi report kita, kalau orang-orang semuanya tidak mendukung pemerintah kan susah kita? menuju Bali hal tersebut orang asing menuju Bali hal tersebut wisata yang seperti paling nomor satu di Indonesia peristiwa tersebut di Bali kalau orang-orang itu gak dukung kebijakan pemimpin perusahaan di Bali ya kan susah kita,” katanya.
Disinggung apakah ada pengaruh karena tensi politik antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Djohermansyah tak menampik hal tersebut. Namun, menurut dia, masalah personal kepala daerah tak ikut retret harusnya tak dibawa ke tempat ranah itu.
“Iya, tapi yang ini kan politik barang tersebut kan gak boleh pribadi, gak boleh dibawa ke tempat personal, ya kan kalau Bapaknya dengan kamu Bu Mega ada persoalan ya ia orang kan posisinya sebagai Wapres Gibran ini ia yang ini beliau wakil presiden yang seperti memimpin lembaga lembaga politik siapa namanya kantor wakil presiden,” ucap Djohermansyah.
.img-follow{width: 22px !important;margin-right: 5px;margin-top: 1px;margin-left: 7px;margin-bottom:4px}
.img-follow {width: 36px !important;margin-right: 5px;margin-top: -10px;margin-left: -18px;margin-bottom: 4px;float: left;}
.wa-channel{background: #03e677;color: #FFF !important;height: 35px;display: block;width: 59%;padding-left: 5px;border-radius: 3px;margin: 0 auto;padding-top: 9px;font-weight: bold;font-size: 1.2em;}