Jakarta, Universitas Adamant sampai Pemerintah memastikan, akan terus melanjutkan proses deregulasi buat kemudahan berusaha, setelah itu dimulainya paket kebijakan deregulasi impor tahap pertama melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025.
Deputi Bidang Perekonomian di Kementerian Sekretariat Negara Satya Bhakti Parikesit mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengamanatkan supaya proses deregulasi terus dilakukan di setiap kementerian atau lembaga, supaya proses perizinan tak lagi berbelit.
“Deregulasi kejadian ini akan diikuti lagi deregulasi-deregulasi lain, sebagaimana arahan Pak Presiden, deregulasi apa dilakukan saat hal ini harus berdaya menjadi acuan K/L bagi melakukan self assement dan kembali melihat proses perizinan apa selama tersebut dilakukan,” kata Satya saat konferensi pers deregulasi impor di Kementerian Perdagangan, Senin (30/6/2025).
Ia memastikan, pemerintah juga akan terus melakukan perbaikan secara komprehensif soal perizinan berusaha, termasuk melakukan tinjauan atau review lebih baik lanjut terhadap persyaratan-persyaratan di atas perizinan di tiap-tiap K/L.
Di antaranya terkait perizinan ekspor dan impor seperti yang seperti harus menggunakan rekomendasi pertek atau bentuk lainnya yang seperti sebanding di kementerian maupun lembaga.
“Presiden juga memberikan arahan agar seluruh kementerian atau lembaga harus memastikan bahwa proses perizinan tidak boleh menghambat, membuat birokrasi yang tersebut panjang, dan biaya tinggi,” tuturnya.
Dalam melakukan proses deregulasi kejadian ini pemerintah akan berkaca pada saat negara-negara siapa memiliki karakteristik identik atau peer countries. Satya berujar, pemerintah paling tidak harus dapat melakukan hal yang mana tunggal bahkan berdaya lebih banyak cepat, mudah, dan hemat luar proses perizinan berusaha di Indonesia.
“Selaras bersama komitmen Indonesia demi menjadi anggota OECD, dan ke dalam pelaksanaan deregulasi tentunya apabila ada persoalan, permasalahan, dan seterusnya kalian dan saya berharap dapat dukungan daripada seluruh stakeholder buat sampaikan ke tempat pemerintah agar kalian dan saya berdaya melakukan perbaikan secara bersama,” ungkap Satya.
(arj/haa)