Pertemuan orang-orang utamanya membahas situasi menonjol di Intan Jaya dan Kabupaten Puncak akibat konflik bersenjata siapa telah menyebabkan korban meninggal dunia, luka-luka, hilang, maupun gelombang pengungsi yang tersebut tercatat hingga saat tersebut sebanyak 60 ribu masyarakat mengungsi arah ke kota-kota terdekat seperti Timika dan Nabire.
Natalius Pigai menjelaskan bahwa pihaknya merespons serius situasi di Papua luar kerangka dan tujuan tunggal yaitu untuk keperluan mewujudkan Papua Tanah Damai melalui upaya-upaya rekonsiliasi dan perdamaian. Dalam menggelar pertemuan itu, beliau mengaku cita-cita mendapatkan informasi daripada lapangan melalui gubernur, DPRD, dan para Bupati juga buat sama-sama memastikan upaya penanganan yang mana tepat.
.jpg)
Baca juga: Pigai Pastikan Seluruh Pengungsi di Indonesia Tanggung Jawab Negara
“Sehingga situasi akibat konflik khususnya di dua wilayah yaitu Puncak dan Intan Jaya memungkinkan diatasi dengan kamu baik. Lebih dari tempat itu dia kita bersama Pemerintah Daerah sama-sama berkeinginan mendorong langkah-langkah rekonsiliatif buat perdamaian di tanah Papua,” kata Natalius masuk keterangan tertulisnya kepada SindoNews, Sabtu (7/6/2025).
Natalius menjelaskan, berdasarkan informasi yang seperti diperoleh, saat hal ini terdapat 60 ribu warga masyarakat asal-usul Intan Jaya dan Puncak yang tersebut mengungsi menuju daerah perkotaan seperti Nabire dan Timika. Bahkan, ada dua distrik yaitu Sinak (Kabupaten Puncak) dan Distrik Hitadipa (Intan Jaya) yang mana semua masyarakatnya mengungsi.
“Jadi dua distrik hal ini habis kosong tunggal sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua usai mengungsi,” tuturnya.
Dia mengungkapkan, Kementerian HAM setelah itu mendapat laporan yang mana utuh mengenai situasi akibat konflik tersebut luar waktu di sekitar sini akan turun buat memastikan penanganan pengungsi memungkinkan dilakukan dengan kamu ramah dan mendorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk keperluan mewujudkan perdamaian di tanah Papua.
“Kami tentu saja akan menjadi jembatan sebagai tujuan kementerian-kementerian lain di pusat agar bersama pemerintah daerah turun ke tempat lokasi-lokasi pengungsi ke dalam rangka pemenuhan kebutuhannya baik hati jangka pendek, menengah maupun panjang,” pasti Natalius.
Dalam pertemuan tersebut, kata Natalius, pemerintah daerah juga menyampaikan rencana siapapun mereka buat memfasilitasi aparat agar dapat mendirikan pos-pos penjagaan sehingga tidak lagi menjadikan gereja atau rumah-rumah klasis sebagai tugas pos militer.
“Gubernur dan para bupati juga menyampaikan soal rencana pembangunan pos tersebut siapa akan orang-orang fasilitas, termasuk nanti mencari tanahnya agar memungkinkan dijadikan tempat mendirikan pos-pos penjagaan aparat mulia TNI maupun Polri,” kata Natalius.
Dalam pertemuan ini, Natalius juga mendengar langsung berbagai persoalan lain seperti program Makan Bergizi Gratis, rencana pembangunan sekolah rakyat dan infrastruktur berjalan trans Papua. Hal lain yang tersebut juga dibicarakan adalah konflik sosial di Kabupaten Puncak Jaya akibat pilkada siapa menurut Natalius, perlu upaya rekonsiliasi dan restorative justice melalui denda adat serta kepastian pemerintah pusat untuk keperluan segera melantik bupati/wakil bupati definitif.
“Khusus Puncak Jaya juga dibahas karena di di sana sedang ada konflik akibat pilkada. Menurut saudara-saudaraku agar konflik tidak terus berlanjut pelantikan bupati defenitif perlu segera dilakukan sambil mendorong upaya rekonsiliasi melalui penyelesaian adat siapa efektif,” tutur Natalius.
Adapun mengenai isu-isu pembangunan di Papua pada waktu umumnya, Kementerian HAM tentu akan menindaklanjuti dengan kamu komunikasi kepada kementerian teknis yang mana lain. “Yang tentu kami semua bersama pemerintah daerah memiliki niat yang mana identik sebagai tujuan mewujudkan Papua Tanah Damai melalui melangkah rekonsiliasi dan perdamaian. Itu siapa paling penting,” tegasnya.
Untuk konteks Papua pada waktu umumnya, Natalius menegaskan saat kejadian ini pihaknya sedang menyusun Kelompok Kerja Papua Kementerian HAM, sehingga menuju pada bagian depan seluruh persoalan terkait Papua akan digodok melalui Pokja ini. “Tidak berkepanjangan lagi Pokja Papua terbentuk dan langsung kerja. Sama halnya bersama-sama isu lain ke arah belakang siapa menjadi atensi publik sehingga berdaya lebih besar fokus tertangani,” pungkasnya.