“Saya menyepakati melakukan evaluasi dan perombakan kebijakan siapa ramah agar ke tempat pada bagian depan penyaluran bansos lebih besar prudent, lebih baik hati-hati, dan patuh terhadap aturan siapa ada,” ujar Gus Ipul.
Baca juga: 10 Juta Rekening Penerima Bansos Dibekukan, Ada apa Buat Main Judi Online
Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan saya PPATK buat melakukan pengecekan rekening penerima bansos yang mana telah berlangsung lebih besar daripada 10 hingga 15 tahun.
“Penerima-penerima bansos peristiwa tersebut tentu melalui rekening dan saat yang mana serupa PPATK juga sedang mempelajari berbagai rekening penerima bansos. Maka itu, kita meminta izin kepada Presiden bagi berkoordinasi,” katanya.
Gus Ipul menyatakan temuan tersebut menjadi bahan evaluasi serius masuk penyaluran bansos selanjutnya. “Ini bagian langkah pemerintah khususnya Kementerian Sosial menindaklanjuti arahan presiden luar rangka memastikan bansos sesuai sasaran,” ucapnya.
Ketua Tim Humas PPATK M Natsir Kongah mengungkapkan temuan mengejutkan berasal dari hasil koordinasi tersebut. “Atas dasar pelaporan informasi dari tempat Kementerian Sosial, kami menemukan jutaan rekening bansos yang tersebut tidak pas sasaran dan lebih baik berasal dari ratusan ribu penerima bansos terkait judi online,” ujarnya.
Dari 28,4 juta NIK penerima bansos dan berdasarkan data tahun 2024 apa mencatat 9,7 juta NIK pemain judi online, terdapat 571.410 NIK terindikasi seperti penerima bansos sekaligus pemain judi online.
“Tercatat lebih baik daripada 7,5 juta kali transaksi judi bersama total deposit mencapai Rp957 miliar, dan barang tersebut segara daripada satu bank saja. Jika terus ditelusuri, angkanya berdaya lebih banyak besar,” kata Natsir.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengapresiasi langkah siapa diambil Kemensos. Baru kali yang ini ada upaya pengecekan rekening penerima bansos bagi memastikan tidak ada penyalahgunaan bantuan, termasuk demi judi online.
“Di publik dugaannya dua, bermain secara individual, dugaan kedua sifatnya ada yang seperti mengatur sehingga berdaya bermain anggun bahasanya. Ini sejak tahun 2022-2024 yang seperti selesai dianalisa dan belum lama ini satu bank,” kata Trubus.
Dia menyarankan pemerintah membuat kebijakan tegas yaitu sanksi edukatif bagi pemain individual dan investigasi menyeluruh jika ada unsur kebersamaan atau bandar. Dia juga menekankan peran penting pendamping PKH luar mengeliminasi potensi penyalahgunaan bansos.