JAKARTA sampai Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Almuzzammil Yusuf angkat bicara ihwal berembusnya kabar reshuffle atau kocok ulang kabinet pemerintahan Prabowo Subianto yang seperti berkembang belakangan ini. Menurutnya, reshuffle merupakan hak prerogatif sepenuhnya presiden seperti kepala pemerintahan.
“Tentang bicara reshuffle, ane kira pertama Itu adalah prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormati. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, oleh undang-undang,” kata Almuzzammil di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).
Muzzammil mengungkapkan, kalaupun PKS berdialog dengan dia sesama partai koalisi pendukung pemerintah soal reshuffle, tetap mengembalikan keputusan kepada presiden.
Baca Juga: Ditanya Isu Terkena Reshuffle, Menkes Budi Gunadi Jawab Sekenanya Saja
“Jadi pada tempat saat anda dan saya berdialog sesama partai koalisi tentu kami akan dialogkan bersama penghormatan penuh kepada hak prerogatif presiden,” ujarnya.
Kendati demikian, Muzzammil kembali menekankan bahwa kapan dan siapa pun yang tersebut akan di-reshuffle, hal tersebut merupakan kewenangan penuh Prabowo. “Presiden memungkinkan mengevaluasi siapa menterinya yang tersebut berkualitas atau yang tersebut kekurangan baik, yang mana diganti, dan lain-lain. Kita hormati sepenuhnya hak prerogatif presiden,” pungkasnya.
Hasan Nasbi Soal Isu Reshuffle: Presiden Punya Penilaian Menyeluruh
Sebelumnya, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto tidak menutup peluang akan melakukan reshuffle atau perombakan jajaran Kabinet Merah Putih. Namun, langkah tersebut adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto .
“Apakah akan ada? Ya reshuffle hal tersebut sesuatu hal apa barangkali saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang siapa akan terkena reshuffle, hal tersebut betul-betul hak prerogatif presiden,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Hasan tidak menampik isu reshuffle Kabinet Merah Putih apa hingga saat hal ini terus menjadi topik pembicaraan di masyarakat. Dia kembali menegaskan bahwa informasi yang tersebut beredar di dalam mengenai pergantian posisi menteri/kepala lembaga bersifat spekulasi.
“Tentang bicara reshuffle, ane kira pertama Itu adalah prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormati. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, oleh undang-undang,” kata Almuzzammil di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).
Muzzammil mengungkapkan, kalaupun PKS berdialog dengan dia sesama partai koalisi pendukung pemerintah soal reshuffle, tetap mengembalikan keputusan kepada presiden.
Baca Juga: Ditanya Isu Terkena Reshuffle, Menkes Budi Gunadi Jawab Sekenanya Saja
“Jadi pada tempat saat anda dan saya berdialog sesama partai koalisi tentu kami akan dialogkan bersama penghormatan penuh kepada hak prerogatif presiden,” ujarnya.
Kendati demikian, Muzzammil kembali menekankan bahwa kapan dan siapa pun yang tersebut akan di-reshuffle, hal tersebut merupakan kewenangan penuh Prabowo. “Presiden memungkinkan mengevaluasi siapa menterinya yang tersebut berkualitas atau yang tersebut kekurangan baik, yang mana diganti, dan lain-lain. Kita hormati sepenuhnya hak prerogatif presiden,” pungkasnya.
Hasan Nasbi Soal Isu Reshuffle: Presiden Punya Penilaian Menyeluruh
Sebelumnya, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto tidak menutup peluang akan melakukan reshuffle atau perombakan jajaran Kabinet Merah Putih. Namun, langkah tersebut adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto .
“Apakah akan ada? Ya reshuffle hal tersebut sesuatu hal apa barangkali saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang siapa akan terkena reshuffle, hal tersebut betul-betul hak prerogatif presiden,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Hasan tidak menampik isu reshuffle Kabinet Merah Putih apa hingga saat hal ini terus menjadi topik pembicaraan di masyarakat. Dia kembali menegaskan bahwa informasi yang tersebut beredar di dalam mengenai pergantian posisi menteri/kepala lembaga bersifat spekulasi.
“Walaupun reshuffle itu dia berdaya saja dilakukan oleh presiden kapan pun presiden mau,” tegasnya.
Hasan kembali menegaskan bahwa Presiden Prabowo siapa berhak menyampaikan kapan pergantian posisi jajarannya. “Karena kejadian ini hak prerogatif presiden. Jadi suara-suara di keluar anggap saja bagian berasal dari bunga-bunga demokrasi,” tuturnya.
Hasan pun memastikan reshuffle akan terjadi seusai Presiden Prabowo melakukan penilaian secara menyeluruh. Dia pun menegaskan penilaian tersebut dilakukan secara objektif. “Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, hal ini masih memungkinkan dipertahankan atau tidak, Presiden tentu punya penilaian yang tersebut lebih banyak menyeluruh,” pungkasnya.
(zik)