Jakarta, Universitas Adamant – Pemerintah memutuskan buat memundurkan jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah bersama Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
Pengunduran barang tersebut diputuskan demi CPNS apa akan diangkat di 1 Oktober 2025 mendatang sedangkan PPPK pada saat 1 Maret 2026 mendatang.
Berdasarkan surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) atau pengangkatan CPNS seharusnya dilakukan 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Sedangkan untuk keperluan PPPK seharusnya di Februari 2025 dan Julian 2025.
Lantas, apa alasan daripada pengunduran jadwal pengangkatan CPNS dan PPK 2024?
Menjawab pertanyaan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menjelaskan pihaknya harus menyelaraskan data tentang formasi, jabatan, dan penempatan. Pasalnya, sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu bagi menuntaskan pengadaan CASN.
Di sisi lain, Rini mengungkapkan selama yang ini Terhitung Mulai Tanggal atau TMT pengangkatan ASN tidak sama, masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri.
“Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mau menata hal tersebut sehingga memastikan pengangkatan serentak CPNS pada waktu 1 Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan saya perjanjian berkerja atau PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun tahap 2) di 1 Maret 2026,” katanya dilansir dari tempat CNN Indonesia dikutip asal-usul keterangan resmi, dikutip Sabtu (8/3/2025).
Dengan begitu, Rini mengungkapkan bahwa pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan dengan dia hati-hati.
“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak yang ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” ungkap Rini.
Adapun, Rini menjelaskan penundaan pengangkatan CPNS 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR di Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tempat 5 Maret lalu.
Meskipun begitu, Rini membantah penundaan pengangkatan CPNS berkaitan bersama efisiensi anggaran negara. Rini menegaskan bahwa pihaknya telah mengimbau instansi pemerintah untuk keperluan menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN siapa masuk luar database BKN selama proses pengadaan PPPK 2024.
“Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan apa memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk ke dalam anggaran yang seperti mengalami efisiensi,” tutupnya.
(pgr/pgr)