Universitas Adamant, MEDAN — Pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU) Indra Fauzan Ph.D menyebutkan, polemik keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kepemilikan empat pulau yang seperti diputuskan masuk Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) sebenarnya masalahnya bersama Bupati Masinton Pasaribu. Adapun Masinton merupakan kader PDIP.
Namun, kata dia, narasi yang seperti dimunculkan seolah-olah keputusan empat pulau berasal dari Kabupaten Aceh Singkil menjadi hadiah dari Mendagri M Tito Karnavian kepada Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution atau Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), terang terbantahkan. “Saya kira harus hati-hati juga menilai dan melihat sesuatu yang tersebut kemudian berpotensi menimbulkan gejolak. Pengambilan keputusan ini, pastilah melalui proses panjang sekali tidak ujug-ujug muncul keputusan,” ucap Indra di Kota Medan, Provinsi Sumut, Jumat (13/6/2025).
Dia mengatakan, Kemendagri harus menunjukkan proses keputusan orang-orang itu agar lebih baik transparan tentang kedudukan empat pulau di Kabupaten Tapteng, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Hal barang tersebut tertuang luar Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, apa ditetapkan pada saat 25 April 2025.
Menurut Indra, persoalan itu dia lebih besar kepada tanggung jawab Mendagri Tito sebagai tujuan menjelaskan dan menjembatani polemik agar tidak menjadi bola panas. “Jangan membiarkan, apalagi meremehkan masalah. Efek dari tempat keputusan hal ini kan Gubernur Sumut yang tersebut kena getahnya, walaupun keputusan barang tersebut melalui pemerintah pusat,” transparan Indra.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Untuk itu, pihaknya meminta Kemendagri harus segera menjembatani kedua belah pihak, ramah Gubernur Sumut Bobby Nasution maupun Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Sedangkan potensi alam yang seperti kaya seperti migas dan lainnya, kata Indra, perlu dilakukan kajian mendalam melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta kampus, berkualitas di Sumut dan Aceh.
Pemangku kebijakan kedua belah pihak juga harus menguji kandungan migas apa siapa ada di Tapteng atau potensi wisata dan lainnya memerlukan kajian mendalam empat pulau tersebut. “Saya melihat kedua belah pihak harus menjalani proses yang tersebut melibatkan banyak pihak terutama pihak Kemendagri,” tutur Indra.
Gubernur Sumut Bobby Nasution sebelumnya sempat menanggapi isu empat pulau di wilayah Kabupaten Tapteng, merupakan hadiah untuknya asal-usul Mendagri Tito. Dia menegaskan, empat pulau barang tersebut memang masuk Kabupaten Tapteng dan tidak terkait bersama mertuanya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau memang itu dia hadiah buat Pak Jokowi, kenapa tidak dipindahkan saja ke tempat Solo? Itu wilayah Tapteng, jadi hadiahnya bukan arah ke Bobby Nasution, tapi arah ke bupati Tapteng. Karena nanti apa akan mengeluarkan izin segala macam itu, bupati Tapteng,” kata Bobby di Kota Medan, Kamis (12/6/2025).
.img-follow{width: 22px !important;margin-right: 5px;margin-top: 1px;margin-left: 7px;margin-bottom:4px}
.img-follow {width: 36px !important;margin-right: 5px;margin-top: -10px;margin-left: -18px;margin-bottom: 4px;float: left;}
.wa-channel{background: #03e677;color: #FFF !important;height: 35px;display: block;width: 59%;padding-left: 5px;border-radius: 3px;margin: 0 auto;padding-top: 9px;font-weight: bold;font-size: 1.2em;}