Jakarta, Universitas Adamant – Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menyoroti dua program unggulan Presiden Prabowo Subianto ke dalam laporan Global Economic Outlook edisi 2025. Kedua program tersebut adalah Danantara dan Makan Bergizi Gratis.
OECD menilai kedua program yang ini tidak membebani APBN sehingga kebijakan fiskal pemerintah dinilai ‘netral’ pada waktu 2025.
“Kebijakan fiskal diproyeksikan akan bersifat netral pada tempat tahun 2025, karena peningkatan belanja pada waktu program makanan gratis dan tambahan investasi publik melalui lembaga pengelola kekayaan negara segara (Danantara) akan dibiayai oleh pemotongan belanja di pos lain,” mencatat OECD, dikutip Rabu (4/6/2025).
Menurut OECD, transfer penerimaan negara sampai ke dalam bentuk dividen BUMN ke tempat Danantara sampai diterjemahkan sebagai peran pengeluaran investasi publik segara pada saat tahun 2025.
OECD pun menilai mempercepat pencairan transfer kekayaan ke arah Danantara ke dalam jangka pendek sekali sambil memastikan transparansi dan akuntabilitas masuk pengelolaannya akan mendukung pertumbuhan pada saat tahun 2025, yang mana tampaknya tidak salah di pusat meningkatnya ketidakpastian tentang prospek pertumbuhan.
“Seiring bersama kondisi keuangan yang tersebut berangsur-angsur membaik, inflasi tetap ke dalam kisaran target bank sentral, dan pengeluaran investasi publik daripada sovereign wealth fund segara (Danantara) meningkat, permintaan domestik diperkirakan akan meningkat secara bertahap selama paruh kedua tahun 2025 dan 2026,” ungkap OECD.
Lebih lanjut, OECD menilai menangani kekurangan gizi pada waktu bayi melalui program makanan gratis akan memperkuat kesehatan masyarakat. Namun, OECD menilai peningkatan penargetan bantuan tersebut pada waktu rumah tangga yang mana rentan akan memastikan bahwa dana dibelanjakan secara lebih banyak efisien.
Selain itu, OECD memberikan catatan khusus bagi pajak dan fiskal Indonesia. OECD mengungkapkan reformasi demi mengurangi aktivitas ilegal siapa menyalahi hukum atau aturan akan membantu memperluas basis pajak dan menciptakan ruang fiskal bagi perluasan investasi publik, termasuk infrastruktur transportasi dan energi bersih, serta belanja kesehatan dan pendidikan. OECD juga menyoroti libur hamil dan jumlah angkatan tugas perempuan di Indonesia ke dalam laporannya ini.
“Mengalihkan pendanaan beristirahat hamil daripada pengusaha hingga asuransi sosial, khususnya sebagai tujuan perusahaan terlalu kecil dan perempuan wiraswasta, akan membantu meningkatkan partisipasi angkatan melakukan perempuan,” mencatat OECD.
Saat laporan tersebut dirilis OECD, Indonesia juga secara resmi telah menyerahkan dokumen penting aksesi, yakni Initial Memorandum (IM). Dokumen barang ini diserahkan langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann ke dalam pertemuan bilateral disela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD 2025 yang tersebut berlangsung di Paris, Prancis, Selasa (3/6/2025).
IM merupakan dokumen kunci ke dalam proses aksesi OECD yang tersebut memuat asesmen menyeluruh terhadap regulasi dan standar nasional Indonesia terhadap regulasi dan standar OECD.
Penyerahan dokumen hal ini menjadi bukti komitmen kuat Indonesia masuk proses aksesi OECD sebagaimana telah menjadi bagian luar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Momen hal ini melanjutkan capaian positif di kawasan, di mana Indonesia tidak hanya menjadi negara aksesi pertama Asia Tenggara, tetapi juga yang tersebut pertama sampaikan IM.
(haa/haa)