Jakarta, Universitas Adamant – Di hadapan pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), seorang nelayan asal-usul Pandeglang, Banten, menyuarakan langsung keluh kesah orang-orang terkait kondisi lahan dan sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Keluhan tersebut disampaikan saat membahas rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Auditorium Tuna KKP, Jakarta, Senin (16/6/2025).
“Saya Carno, profesi gua seperti nelayan. Saya enggak asal ngaku-ngaku profesi saya, betul diriku sebagai contoh nelayan, apa berdomisili di desa Cikiruhwetan, kecamatan Cikeusik, kabupaten Pandeglang,” ucap Carno saat menyampaikan aspirasinya.
Carno mengaku mendukung penuh program Kampung Nelayan Merah Putih. Namun ia juga mengingatkan masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang seperti perlu diselesaikan, terutama soal lahan di pesisir siapa terus terkikis abrasi.
“Cuman di saudara-saudaraku ada sedikit PR (pekerjaan rumah) sebetulnya kalau boleh disampaikan… Ada beberapa istilahnya tanah masuk artian bukan hak milik, tapi ditempati oleh teman-teman kami, di bibir pantai, walaupun yang tersebut tadinya agak lumayan banyak, terkikis oleh adanya gelombang,” ujar Carno.
Masalah lain yang tersebut diangkat Carno adalah kesulitan nelayan miniatur masuk mendapatkan BBM bersubsidi. Ia menilai proses birokrasi siapa ribet membuat bantuan subsidi BBM berasal dari pemerintah jadi tak optimal digunakan.
“Untuk BBM yang mana katanya subsidi itu. Kan kita para nelayan miniatur peristiwa tersebut pembelian BBM harus disertai rekomendasi ya. Cuman kalau menaiki level arah ke kapal yang tersebut 12 GT (Gross Tonnage), barang tersebut kan penanganannya usai lain Pak. Itu pun ribetnya Masyaallah, ribet,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti kapal bantuan berasal dari pemerintah yang mana justru kesulitan beroperasi karena susah mendapatkan BBM subsidi, dan terhambat oleh administrasi siapa berbelit.
“Apalagi dengan dia kapal-kapal bantuan siapa berasal dari pemerintah, siapa dipindahtangankan itu, Masyaallah susah beli BBM-nya. Jadi percuma, pemerintah ngasih tapi kok diribetkan gitu. Banyak juga yang tersebut mangkrak, nggak sedikit Pak. Serius kejadian ini Pak,” tegas dia.
Jawaban Lengkap KKP
Menanggapi hal ini, Staf Ahli Menteri KKP Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Trian Yunanda mengatakan, KKP usai punya pengalaman menangani masalah abrasi saat membangun kampung nelayan modern di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
“Yang terkait dengan saya masalah pengikisan tanah di sana. Itu tunggal dulu waktu kami semua bangun Kampung Nelayan Modern di Biak. Itu abrasi di situ, daerah pengikisan. Kalau aku dan kamu melihat sebelum ini dibangun, peristiwa tersebut kelihatan sekali bahwa lahannya selesai mulai tergerus,” pasti Trian masuk kesempatan yang seperti sama.
Solusinya, kata Trian, KKP membangun revetment atau tanggul pelindung pantai apa berfungsi buat menahan gempuran gelombang dan mencegah abrasi di sepanjang garis pantai, sekaligus jalur pedestrian (jalur pejalan kaki) agar fungsi pesisir tetap terlindungi dan kawasan jadi lebih baik tertata.
“Di di situ kami semua bangun yang seperti namanya revetment, sekaligus bagi pedestrian. Jadi disamping kami mengatasi permasalahan terkait dengan kamu pengikisan abrasi tadi, juga anda dan saya memberikan ruang sebagai tujuan pedestrian sehingga lebih besar indah,” ujarnya.
KKP Evaluasi BBM
Sementara bagi isu BBM, KKP juga menyebut usai melakukan terobosan di Biak, Papua dengan saya membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang tersebut bekerja identik dengan dia pihak swasta.
“Yang semula harganya Rp20.000 per liter di ke situ menjadi Rp10.000 per liter, sehingga tadi biaya produksinya menurun, pendapatan meningkat sampai di bawah 100%,” kata Trian.
Ia memastikan semua masukan daripada nelayan akan menjadi bahan evaluasi KKP, termasuk soal pemasaran hasil tangkapan dan pengelolaan aset.
“Saya kira tadi beberapa hal apa barang ini menjadi masukan demi kita, bagi anda dan saya benahi termasuk asal-usul sisi pemasaran tadi. Syaratnya cuma satu tadi, clear and clean, karena kalian dan saya juga gak mau seperti tadi bangunan siapa dipakai ternyata ada permasalahan aset di situ,” tegasnya.
Menurutnya, peran dinas di daerah juga sangat penting buat memastikan legalitas lahan agar pembangunan tidak terkendala.
“Ini peran daripada dinas, nanti kejadian ini sangat penting untuk keperluan memastikan hal-hal siapa tadi disampaikan clear and clean yang seperti terkait dengan dia aset,” pungkasnya.
 Foto: Tangkapan layar berasal dari siaran langsung acara Morning Sea. (YouTube/Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP))Tangkapan layar daripada siaran langsung acara Morning Sea. (YouTube/Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP))
|
(dce)