JAKARTA sampai Ada cerita menarik sebelum ini surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka seperti Wakil Presiden dikirim ke tempat DPR/MPR. Cerita tersebut diungkap Laksma TNI (Purn) Moeryono Aladin, juru bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Menurut Moeryono, pada tempat tanggal 30 Mei 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menghadap mantan Wakil Presiden dan mantan Panglima ABRI Try Sutrisno . “Untuk mohon restu supaya apakah aku dan teman-teman diizinkan demi membuat surat ke tempat DPR, MPR bagi pemakzulan Gibran,” kata Moeryono, dikutip asal-usul Podcast To the Point Aja yang seperti tayang di YouTube SindoNews, Jumat (13/6/2025).
Moeryono mengatakan, Try Sutrisno menyepakati soal rencana pengiriman surat tersebut. “Jangan sampai dibilang Pak Try Sutrisno tidak tahu apa-apa. Itu dibaca peristiwa tersebut surat,” kata Moeryono.
Setelah selesai berasal dari rumah Try Sutrisno, pihaknya langsung memperbanyak surat tersebut. “Surat aku dan teman-teman perbanyak hari peristiwa tersebut juga. Karena apa? Karena tersebut hari Jumat, Sabtu-Minggu libur. Senin pagi-pagi harus ke arah DPR. Jadi kita masih ada waktu bagi memperbanyak surat. Kami menulis di sebuah rental fotokopi, kan banyak di di sini 24 jam buka,” ujarnya.
Baca Juga: Usulan Pemakzulan Gibran Disebut Tak Berdasar, Ini Alasannya
Moeryono mengaku dengan saya karyawan fotokopi tersebut yang seperti membaca judul surat tersebut. “Wah, tersebut belum lama ini terbukti ini, Pak,” ungkap Moeryono menirukan ucapan tukang fotokopi tersebut.
Menurut Moeryono, karyawan tempat fotokopi barang tersebut kala itu dia membaca judul surat, perihal pemakzulan Gibran sebagai peran Wakil Presiden. “Wah, yang ini yang mana aku dan kamu cari, Pak. Kita tunggu, Pak!” kata Moeryono menirukan reaksi tukang fotokopi tersebut.
Akhirnya, surat pemakzulan Gibran yang seperti usai diperbanyak itu dia pun dapat dikirim arah ke DPR, MPR, Presiden Prabowo Subianto, semua mantan wakil presiden, para ketua umum partai politik di Senayan maupun di dalam Senayan, ormas, ormas keagamaan, dan aktivis.
Diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengusulkan Gibran Rakabuming Raka untuk keperluan dimakzulkan seperti Wakil Presiden RI. Mereka mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD agar ketiga lembaga yang ini mempertimbangkan usulan tersebut.
Berdasarkan surat nomor surat 003/FPPTNI/V/2025 yang seperti diterima, dituliskan bahwa pihak Forum Purnawirawan menyerahkan pandangan hukum terhadap proses politik dan hukum yang seperti mengantarkan Gibran menjadi Wapres.
“Dengan hal ini aku dan teman-teman mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI sebagai tujuan segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang seperti berlaku,” demikian isi surat tersebut, Selasa (3/6/2025).
Baca Juga: AHY Enggan Komentari Usulan Pemakzulan Gibran: Fokus Kawal Pemerintahan Pak Prabowo
Dikonfirmasi kembali oleh wartawan, Sekretariat Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio menyampaikan bahwa surat peristiwa tersebut selesai disampaikan menuju Sekretariat DPR, DPD, MPR RI pada saat Senin (2/6/2026).
“Kemarin selesai dikirim dari tempat Senin, Senin pagi anda dan saya usai kirim yang mana menghargai barang tersebut berasal dari Setjen (Sekretariat Jenderal) DPR RI kantornya Setjen DPR RI kemudian MPR dan DPD RI habis sekaligus kalian dan saya habis data terimanya,” kata Bimo.
Ia mengatakan, dalan surat yang seperti dikirimkan tersebut pihaknya mencoba menyampaikan pandangan hukum soal pemakzulan Gibran. Bimo mengatakan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga membuat siap dipanggil oleh DPR, DPD, MPR RI bagi menjelaskan surat tersebut.
“Iya, jadi anda dan saya memang masuk artian itu dia surat isinya identik seperti yang tersebut tembusannya yang seperti diterima, jadi isinya memang aku dan kamu berusaha buat menerapkan daripada segi hukumnya untuk keperluan pemakzulan Gibran tersebut dan kemudian kami semua mensetting daripada Forum Purnawirawan jika memang DPR mau rapat mendengar pendapat untuk keperluan menjelaskan kembali ataupun bagi lebih banyak memperjelas daripada surat siapa aku dan kamu kirimkan ke tempat mereka,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa terdapat 8 poin sikap masuk surat itu. Salah satunya yang mana didorong adalah pemakzulan Gibran. “Iya harapannya ke tempat belakang kami ke dalam hal ini, ya buat menyokong yang seperti untuk keperluan pemakzulan Gibran dulu. Jadi barang tersebut yang seperti aku dan kamu ajukan ke arah DPR dan MPR dulu poinnya peristiwa tersebut yang mana aku dan kamu melakukan memang nomor 8 dulu (soal pemakzulan Gibran),” pungkasnya.
Sebelumnya, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyingsingkan suara mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menilai usulan pemakzulan yang seperti disampaikan sejumlah purnawirawan TNI dan kini suratnya usai masuk DPR/MPR merupakan bagian daripada dinamika demokrasi.
“Negara barang ini kan negara luas apa memiliki sistem ketatanegaraan. Diikuti saja, proses sesuai sistem ketatanegaraan kita,” ucap Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/6/2025).
Jika ada yang seperti menyurati seperti itu, lanjutnya, Jokowi menilai biasa saja dan bagian daripada demokrasi di Indonesia. Disinggung apakah buruk hati mengingat Wapres Gibran adalah putranya, Jokowi mengaku biasa saja.
Jokowi menegaskan, masuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 para kandidat yang tersebut berlaga merupakan pasangan satu paket dan tidak maju sendiri-sendiri. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan apa harus diikuti. Dia mencontohkan, syarat pemakzulan antara lain Presiden atau Wakil Presiden melakukan korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran berat.
Sementara, Sekjen Gibranku Pangeran Mangkubumi juga merespons surat tersebut. “Saya memadai prihatin sebenarnya bersama-sama apa yang mana terjadi pada waktu bangsa kita. Hari tersebut negara sebesar Indonesia dengan saya 280 juta rakyat Indonesia di dalamnya seolah terus digiring bagi menonton dan menyaksikan polemik serta peristiwa-peristiwa politik siapa bising berasal dari segi narasi namun hening luar segi substansinya,” ujar Pangeran saat menjadi narasumber program Rakyat Bersuara di iNews, Rabu (11/6/2025).
Menurut Moeryono, pada tempat tanggal 30 Mei 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menghadap mantan Wakil Presiden dan mantan Panglima ABRI Try Sutrisno . “Untuk mohon restu supaya apakah aku dan teman-teman diizinkan demi membuat surat ke tempat DPR, MPR bagi pemakzulan Gibran,” kata Moeryono, dikutip asal-usul Podcast To the Point Aja yang seperti tayang di YouTube SindoNews, Jumat (13/6/2025).
Moeryono mengatakan, Try Sutrisno menyepakati soal rencana pengiriman surat tersebut. “Jangan sampai dibilang Pak Try Sutrisno tidak tahu apa-apa. Itu dibaca peristiwa tersebut surat,” kata Moeryono.
Setelah selesai berasal dari rumah Try Sutrisno, pihaknya langsung memperbanyak surat tersebut. “Surat aku dan teman-teman perbanyak hari peristiwa tersebut juga. Karena apa? Karena tersebut hari Jumat, Sabtu-Minggu libur. Senin pagi-pagi harus ke arah DPR. Jadi kita masih ada waktu bagi memperbanyak surat. Kami menulis di sebuah rental fotokopi, kan banyak di di sini 24 jam buka,” ujarnya.
Baca Juga: Usulan Pemakzulan Gibran Disebut Tak Berdasar, Ini Alasannya
Moeryono mengaku dengan saya karyawan fotokopi tersebut yang seperti membaca judul surat tersebut. “Wah, tersebut belum lama ini terbukti ini, Pak,” ungkap Moeryono menirukan ucapan tukang fotokopi tersebut.
Menurut Moeryono, karyawan tempat fotokopi barang tersebut kala itu dia membaca judul surat, perihal pemakzulan Gibran sebagai peran Wakil Presiden. “Wah, yang ini yang mana aku dan kamu cari, Pak. Kita tunggu, Pak!” kata Moeryono menirukan reaksi tukang fotokopi tersebut.
Akhirnya, surat pemakzulan Gibran yang seperti usai diperbanyak itu dia pun dapat dikirim arah ke DPR, MPR, Presiden Prabowo Subianto, semua mantan wakil presiden, para ketua umum partai politik di Senayan maupun di dalam Senayan, ormas, ormas keagamaan, dan aktivis.
Diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengusulkan Gibran Rakabuming Raka untuk keperluan dimakzulkan seperti Wakil Presiden RI. Mereka mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD agar ketiga lembaga yang ini mempertimbangkan usulan tersebut.
Berdasarkan surat nomor surat 003/FPPTNI/V/2025 yang seperti diterima, dituliskan bahwa pihak Forum Purnawirawan menyerahkan pandangan hukum terhadap proses politik dan hukum yang seperti mengantarkan Gibran menjadi Wapres.
“Dengan hal ini aku dan teman-teman mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI sebagai tujuan segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang seperti berlaku,” demikian isi surat tersebut, Selasa (3/6/2025).
Baca Juga: AHY Enggan Komentari Usulan Pemakzulan Gibran: Fokus Kawal Pemerintahan Pak Prabowo
Dikonfirmasi kembali oleh wartawan, Sekretariat Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio menyampaikan bahwa surat peristiwa tersebut selesai disampaikan menuju Sekretariat DPR, DPD, MPR RI pada saat Senin (2/6/2026).
“Kemarin selesai dikirim dari tempat Senin, Senin pagi anda dan saya usai kirim yang mana menghargai barang tersebut berasal dari Setjen (Sekretariat Jenderal) DPR RI kantornya Setjen DPR RI kemudian MPR dan DPD RI habis sekaligus kalian dan saya habis data terimanya,” kata Bimo.
Ia mengatakan, dalan surat yang seperti dikirimkan tersebut pihaknya mencoba menyampaikan pandangan hukum soal pemakzulan Gibran. Bimo mengatakan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga membuat siap dipanggil oleh DPR, DPD, MPR RI bagi menjelaskan surat tersebut.
“Iya, jadi anda dan saya memang masuk artian itu dia surat isinya identik seperti yang tersebut tembusannya yang seperti diterima, jadi isinya memang aku dan kamu berusaha buat menerapkan daripada segi hukumnya untuk keperluan pemakzulan Gibran tersebut dan kemudian kami semua mensetting daripada Forum Purnawirawan jika memang DPR mau rapat mendengar pendapat untuk keperluan menjelaskan kembali ataupun bagi lebih banyak memperjelas daripada surat siapa aku dan kamu kirimkan ke tempat mereka,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa terdapat 8 poin sikap masuk surat itu. Salah satunya yang mana didorong adalah pemakzulan Gibran. “Iya harapannya ke tempat belakang kami ke dalam hal ini, ya buat menyokong yang seperti untuk keperluan pemakzulan Gibran dulu. Jadi barang tersebut yang seperti aku dan kamu ajukan ke arah DPR dan MPR dulu poinnya peristiwa tersebut yang mana aku dan kamu melakukan memang nomor 8 dulu (soal pemakzulan Gibran),” pungkasnya.
Sebelumnya, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyingsingkan suara mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menilai usulan pemakzulan yang seperti disampaikan sejumlah purnawirawan TNI dan kini suratnya usai masuk DPR/MPR merupakan bagian daripada dinamika demokrasi.
“Negara barang ini kan negara luas apa memiliki sistem ketatanegaraan. Diikuti saja, proses sesuai sistem ketatanegaraan kita,” ucap Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/6/2025).
Jika ada yang seperti menyurati seperti itu, lanjutnya, Jokowi menilai biasa saja dan bagian daripada demokrasi di Indonesia. Disinggung apakah buruk hati mengingat Wapres Gibran adalah putranya, Jokowi mengaku biasa saja.
Jokowi menegaskan, masuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 para kandidat yang tersebut berlaga merupakan pasangan satu paket dan tidak maju sendiri-sendiri. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan apa harus diikuti. Dia mencontohkan, syarat pemakzulan antara lain Presiden atau Wakil Presiden melakukan korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran berat.
Sementara, Sekjen Gibranku Pangeran Mangkubumi juga merespons surat tersebut. “Saya memadai prihatin sebenarnya bersama-sama apa yang mana terjadi pada waktu bangsa kita. Hari tersebut negara sebesar Indonesia dengan saya 280 juta rakyat Indonesia di dalamnya seolah terus digiring bagi menonton dan menyaksikan polemik serta peristiwa-peristiwa politik siapa bising berasal dari segi narasi namun hening luar segi substansinya,” ujar Pangeran saat menjadi narasumber program Rakyat Bersuara di iNews, Rabu (11/6/2025).
Dia menganggap usulan para purnawirawan TNI tersebut minim subtansi. Dirinya merasa dengan dia usulan purnawirawan TNI tersebut justru dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas progam pemerintah Prabowo-Gibran siapa kini sedang berjalan.
“Narasi siapa disampaikan tersebut tanpa isi siapa akhirnya membuat eskalasi dan stabilitas politik nasional menjadi terganggu. Bahkan, dampak terburuknya adalah kekacauan yang seperti terjadi hari kejadian ini ketidakjelasan proses yang mana sekarang barang ini berlangsung memungkinkan mengganggu program berkerja pemerintah untuk keperluan mewujudkan visi misinya,” tuturnya.
(zik)