Jakarta, Universitas Adamant sampai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menegaskan kepada Pemerintah Daerah bahwa waktu bagi menyelesaikan administrasi honorer menjadi Pegawai Pemerintah bersama Perjanjian Kerja (PPPK) tinggal 3 bulan lagi.
“Kita menghadapi sampai Oktober, tersebut di BKN masih terus mendorong para instansi pemerintah bagi kejera menyelesaikan,” kata Rini di Balai Kota Surabaya, dilansir Detikcom, dikutip Senin (7/7/2025).
“Karena tanggal akhir Oktober barang tersebut adalah memang janji pemerintah untuk keperluan anda dan saya memungkinkan selesaikan secara administratif. Mudah-mudahan segera dapat diselesaikan,” tambahnya.
Rini mengatakan, pekerja honorer menaiki menjadi PPPK usai terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Oleh karena peristiwa tersebut ia mengingatkan pemda buat menyelesaikan administrasi pengangkatan.
“Honorer kan habis pasti Bapak Presiden usai memerintahkan bagi diselesaikan kemarin ya di formasi tahun 2024 maka pemerintah daerah tidak diperbolehkan lagi demi mengangkat honorer,” jelasnya.
Di lain sisi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan tidak ada tenaga honorer di Pemkot Surabaya. Sebab, semua honorer selesai diangkat menjadi PPPK.
“Honorer Sudah nggak ada. Nggak ada Surabaya. Surabaya tidak ada honorer sejak lama,” kata Eri.
Eri mengatakan, bagi pegawai non ASN dan bukan PPPK statusnya bukan lagi honorer. Melainkan dimasukkan luar belanja barang dan jasa.
“Kalau honorer peristiwa tersebut adalah masuk belanja pegawai, tersebut honorer. Tapi kalau ada pengadaan barang jasa, peristiwa tersebut kan ada barang. Ada tenaga kerja. Terus ada petugas sapu dan macam-macam tadi,” pungkasnya.
(haa/haa)