Lompat ke konten

Menhan Minta Masukan Wiranto, Dudung, Jimly, hingga Refly Harun soal DPN

JAKARTA sampai Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan purnawirawan TNI-Polri dan akademis di kantornya pada saat Jumat (13/6/2025). Pertemuan barang tersebut membahas soal Dewan Pertahanan Nasional (DPN).



Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementrian Pertahanan ( Kemhan ) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, Sjafrie berkeinginan menyosialisasikan DPN kepada para purnawirawan dan akademisi.



“Ya, jadi memang tersebut kan sebuah badan yang mana masih belum lama ini ya, dan anda dan saya juga melihat bahwa sosialisasi hal ini perlu terus dilakukan, apalagi tadi yang tersebut hadir adalah para tokoh, daripada profesor, pakar hukum, kemudian akademisi, dan beberapa memang mantan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, dan Kapolri,” ujar Frega kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).



Baca juga: Fungsi dan Tugas Dewan Pertahanan Nasional Menurut UU Nomor 3 Tahun 2002






Selain melakukan sosialisasi, Sjafrie yang tersebut juga menjabat sebagai peran Ketua Harian DPN pun meminta masukan dari tempat para tokoh bangsa itu. Sebab, DPN apa segara dibentuk tentunya membutuhkan banyak masukan.



“Selain juga bagi sosialisasi, tadi Pak Menhan juga meminta masukan yang mana bersifat konstruktif, karena tentunya sebagai orang organisasi baru, itu dia butuh masukan dan penguatan sehingga nantinya berdaya melaksanakan tugas bersama-sama baik,” ucapnya.



Dalam pertemuan, itu dia Menhan juga menyampaikan kepada para tokoh bangsa bahwa DPN yang ini tidak bersifat operasional dan juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan administratif seperti seminar. Maka itu, masukan dari tempat Purnawirawan TNI-Polri barang ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas daripada kinerja DPN.



“Tadi ada beberapa masukan juga, bahwa dengan dia adanya akademisi yang tersebut dilibatkan, tentunya proses sosialisasi hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan, sehingga nantinya dapat dipahami lebih banyak meluas, karena bicara pertahanan sendiri adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara,” ujarnya.



Sementara itu, berdasarkan pantauan iNews Media Group turut hadir di ruangan tersebut seperti Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurahman, Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.



Sedangkan Pakar Hukum Tata Negara seperti Refly Harun, Prof. Purnomo Yusgiantoro, Prof. Hikmahanto Juwana, Bambang Kesowo, dan Prof. Jimly Asshiddiqie.

(rca)