Lompat ke konten

Komisi VIII DPR: Tidak Benar Kuota Haji Indonesia 2026 Dipangkas 50 Persen

JAKARTA sampai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menepis kabar kuota haji Indonesia pada waktu tahun 2026 dipangkas 50 persen oleh pemerintah Arab Saudi. Dia mengatakan, kuota haji Indonesia pada waktu tahun 2026 tenang alias tidak dipangkas.



“Tidak benar,” kata Wachid saat dihubungi, Kamis (12/6/2025).



Legislator Partai Gerindra kejadian ini memastikan, kuota haji Indonesia sebagai tujuan tahun belakang tak mengalami pemotongan. Ia pun menjamin kuota haji Indonesia tahun 2026 aman.



“Aman, tidak ada apa-apa (kuota haji Indonesia 2026),” ujarnya.



Sebelumnya, otoritas Arab Saudi dikabarkan di posisi tengah mempertimbangkan pengurangan kuota jamaah haji bagi Indonesia. Tak tanggung-tanggung, diperkirakan pemangkasan kuota haji mencapai hingga 50 persen. Pada 2025, kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah.



Baca Juga: Dahnil Anzar Sebut Arab Saudi Batalkan Wacana Pemangkasan Kuota Haji hingga 50 Persen



Rencana pemangkasan peristiwa tersebut diakibatkan manajemen pengelolaan haji 2025 banyak masalah dan inside kematian para jemaah haji. Informasi wacana pengurangan hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan). Namun, beliau mengaku bahwa saat yang ini pihaknya di tengah melakukan negosiasi intensif demi mencegah realisasi kebijakan tersebut.



“Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji tahun pada bagian depan akan beralih dari tempat Kementerian Agama menuju BP Haji,” ujar Gus Irfan ke dalam siaran pers seusai melakukan pertemuan dengan kamu Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah, Selasa (10/6/2025).



Terkini, Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa pemerintah Arab Saudi membatalkan rencana pemangkasan kuota haji Indonesia hingga 50 persen. Dahnil menjelaskan bahwa wacana pemotongan kuota sempat muncul di internal Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sebagai tugas bagian berasal dari evaluasi bawah pelaksanaan haji tahun 2025 ini.



“Wacana peristiwa tersebut berkembang, karena orang-orang itu mau memberikan semacam peringatan. Mereka menilai pelaksanaan haji tahun tersebut daripada Indonesia belum optimal,” kata Dahnil ke dalam konferensi pers di Kantor BP Haji, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025) malam.



Dahnil menuturkan bahwa usulan pengurangan kuota tersebut dimaksudkan sebagai tugas langkah antisipatif agar berbagai persoalan yang tersebut terjadi di musim haji 2025 tidak terulang kembali di tahun-tahun berikutnya.






Dia bahkan mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia melalui BP Haji siapa diwakili Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf dengan kamu otoritas Kerajaan Arab Saudi memastikan wacana pemangkasan kuota haji tidak akan dilanjutkan. Pasalnya, kata Dahnil, bahwa otoritas Arab Saudi masih memiliki kepercayaan raksasa terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.



“Mereka menyampaikan kepada kita bahwa Arab Saudi masih memiliki kepercayaan luas terhadap Indonesia, khususnya kepada Presiden Prabowo,” ujar Dahnil.



Apalagi, Dahnil mengatakan bahwa Indonesia telah membentuk badan khusus demi menangani penyelenggaraan haji. “Presiden telah membentuk manajemen segara luar bentuk badan penyelenggara haji. Ini menunjukkan komitmen Indonesia masuk memperbaiki tata kelola haji.”



Dia pun memastikan bahwa Presiden Prabowo telah menugaskan kepada BP Haji buat melakukan lobi-lobi kepada otoritas Arab Saudi agar kuota haji tidak dipotong bahkan memungkinkan ditambah. “Yang jelas, Presiden dan saudara-saudaraku siapa ditugaskan akan memastikan kuota tidak dipotong. Bahkan, kami semua berharap ke tempat belakang kuota berdaya ditambah.”

(zik)