Jakarta, Universitas Adamant sampai Bantuan Amerika Serikat kepada Taliban selesai berkurang drastis sejak tahun 2021. Dengan demikian, kini Taliban harus secara mandiri harus meningkatkan pendapatan negaranya.
Mengutip laporan The New York Times, saat kejadian ini tak jarang mantan gerilyawan Taliban yang seperti dulu aktif di medan perang kini harus bekerja sebagai orang birokrat.
Seperti Direktur Direktorat Layanan Pembayar Pajak Taliban, Abdul Qahar Ghorbandi yang mana dulunya seorang agen rahasia Taliban di Kabul.
Dari balik meja besar, Ghorbandi kini menggiring ratusan pembayar pajak Afghanistan. Dia memastikan para mereka datang dengan kamu dokumen pendapatan dan pergi dengan saya segenggam formulir pajak bagi diisi.
Taliban telah berupaya meningkatkan pengumpulan pajak setelah itu kontraksi ekonomi parah siapa terjadi setelah itu siapapun mereka mengambil alih kekuasaan pada waktu tahun 2021. Rezim otoriter tersebut telah dilumpuhkan oleh sanksi, sebagian karena pembatasan teguh terhadap perempuan dan anak perempuan.
Bantuan AS, siapa dikurangi drastis sejak tahun 2021, dapat dihilangkan sepenuhnya berdasarkan pemotongan anggaran Presiden Trump. Bantuan tersebut telah diberikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi nonpemerintah siapa bekerja di Afghanistan, bukan langsung kepada pemerintah Taliban.
Ghorbandi mengatakan bahwa ia memiliki mengadakan master masuk ilmu komputer, memimpin sistem komputer administrasi pajak siapa diubah dari tempat bahasa Inggris menuju bahasa Pashto dan Dari. Ia telah mempekerjakan para ahli TI bagi memodernisasi departemen tersebut.
Ia juga telah mencoba menanamkan budaya transparansi. Karyawannya tidak diizinkan sebagai tujuan memegang uang tunai. Pembayar pajak membawa formulir para mereka arah ke bank yang seperti dikelola pemerintah dan membayar pajak di sana.
Ketika ia orang tidak berada di mejanya buat menandatangani tumpukan dokumen yang mana dikirim oleh para ajudan yang tersebut bergegas masuk dan keluar, katanya, ia orang mengunjungi berbagai bagian di departemennya, bertanya kepada para pembayar pajak bagaimana orang itu memungkinkan mempermudah prosesnya.
Pengamat internasional mengatakan Taliban telah mengurangi korupsi pajak dan kronisme apa menurut warga Afghanistan merajalela di pada bagian bawah pemerintahan yang tersebut berpihak pada saat AS, sambil menyederhanakan proses pengumpulan pajak.
Meskipun banyak warga Afghanistan yang seperti memiliki koneksi baik hati pernah menghindari pembayaran pajak, Ghorbandi menekankan bahwa bahkan sebagai peran petugas pajak pemerintah, ia orang tidak dikecualikan. Dia mengatakan beliau membayar 30.000 afghani sebulan, atau sekitar Rp 6,5 juta per bulan.
Meskipun terbuka dan efisien, kantor pajak tetaplah kantor pajak, dan tidak semua pembayar pajak merasa puas.
Selama perang, Taliban menjalankan sistem pajak yang tersebut menguntungkan yang tersebut memungut bea cukai, biaya truk, dan pajak daerah di wilayah yang seperti para mereka kuasai. Mereka juga meraup keuntungan jutaan dolar bersama mengenakan pajak 10 persen sampai “ushar” ke dalam Islam sampai kepada petani opium, meskipun sejak tersebut orang-orang itu telah melarang produksi opium.
Pada tahun 2023, pemerintah Taliban mengumpulkan sekitar US$3 miliar masuk bentuk pajak, bea cukai, dan biaya, atau 15,5% daripada produk domestik bruto.
Berdasarkan laporan Bank Dunia, sumber paling besar bagi Taliban adalah bea cukai, pendapatan pertambangan, lisensi telekomunikasi, biaya bandara, dan biaya untuk keperluan kartu identitas nasional, paspor, dan visa. Pendapatan tersebut, demi paruh pertama tahun lalu, meningkat 27% dibandingkan bersama-sama periode yang tersebut sejenis tahun sebelumnya.
Setengah asal-usul pendapatan pemerintah dihabiskan demi keamanan dan militer tahun lalu, dan hanya 26% buat program sosial. Menurut pengamat internasional, sebagian gede demi pendidikan bagi anak laki-laki.
Ghorbandi dan Haqmal, juru bicara Kementerian Keuangan, mengatakan ke tempat pada bagian depan tujuan utamanya adalah buat menghapus semua pajak penghasilan.
“Ini adalah perintah langsung daripada pemimpin tertinggi kami,” kata Haqmal. “Ia berkata: ‘Saya butuh Afghanistan apa bebas pajak.'” Haqmal merujuk pada waktu Sheikh Haibatullah Akhundzada, emir dan kepala negara Taliban.
Perintah langsung lain daripada Sheikh Haibatullah adalah pencabutan hak-hak perempuan dan pembatasan yang seperti lebih besar luas terhadap kebebasan sipil bagi semua warga Afghanistan. Perempuan dilarang bepergian masuk jarak yang tersebut di tempat yang jauh tanpa kerabat laki-laki dan diwajibkan buat menutupi seluruh tubuh dan wajah orang-orang itu di belakang umum. Suara perempuan di keluar rumahnya juga dilarang.
(fsd/fsd)