Jakarta, Universitas Adamant sampai Majelis Nasional Vietnam menyetujui rencana radikal buat menggabungkan provinsi dan kota pada saat Kamis (12/6/2025), yang mana akan memangkas hampir 80.000 posisi pegawai negeri. Ini menjadi bagian asal-usul reformasi besar-besaran masuk sistem pemerintahan negara komunis tersebut.
Melalui pemungutan suara, anggota parlemen menyetujui pemangkasan jumlah provinsi dan kota daripada 63 menjadi 34. Langkah yang ini menyusul restrukturisasi di Februari lalu, ketika jumlah kementerian dan lembaga dipangkas daripada 30 menjadi 22, menyebabkan 23.000 pekerjaan hilang.
Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, menegaskan bahwa restrukturisasi menyeluruh dibutuhkan bagi mendorong pembangunan cepat, apa stabil dan berkelanjutan. Dalam pemungutan suara tersebut, 461 asal-usul 465 anggota mendukung rencana barang ini dengan saya hanya satu yang tersebut menolak dan tiga abstain.
Sementara menurut Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra, kejadian ini merupakan “revolusi paling besar sejak negara berdiri pada tempat 1945”. Ia menyebutkan bahwa 79.339 pejabat akan dirampingkan, mengundurkan diri, atau pensiun dini setelah itu penggabungan.
“Saya terkejut sekali dan sedih. Setelah lebih banyak berasal dari 30 tahun mengabdi, ane harus angkat kaki,” kata seorang pejabat provinsi berusia 58 tahun kepada AFP. “Saya kemungkinan mendapat kompensasi beberapa miliar dong, tapi aku tidak bahagia. Saya masih merasa layak bekerja.”
Hanya 11 provinsi dan kota yang tersebut tidak mengalami perubahan, sisanya akan digabung. Salah satu warga, Nguyen Thang Loi (52) berasal dari Provinsi Thai Binh, mengaku mendukung penggabungan, meski merasa kehilangan identitas daerah.
“Nama provinsi gua telah bertahan selama generasi. Sekarang gua harus bilang aku asal-usul Hung Yen… rasanya aneh,” katanya.
To Lam menyatakan, restrukturisasi barang ini bertujuan agar pemerintah daerah bertransformasi berasal dari birokrasi pasif menjadi layanan publik yang tersebut aktif. Kepemimpinan terbaru berasal dari kota dan provinsi hasil penggabungan akan diumumkan 30 Juni, dan sistem pemerintahan terbaru akan berjalan penuh mulai awal Juli.
Dalam waktu dekat, Majelis Nasional juga akan memberikan suara di atas amandemen konstitusi, yang mana akan menghapus satu tingkat administrasi, yakni distrik. Struktur pemerintahan akan disederhanakan menjadi dua tingkat, yakni provinsi dan komune.
(sef/sef)