Jakarta, Universitas Adamant sampai Ketua Komisi V DPR asal-usul Fraksi PDI-P, Lasarus menyoroti anggaran penanganan lumpur Lapindo yang mana terus menghabiskan dana ratusan miliar rupiah setiap tahun asal-usul APBN. Ia mempertanyakan efektivitas program tersebut dan menyebutnya seperti “proyek abadi” apa tak kunjung selesai sejak bencana peristiwa tersebut terjadi hampir dua dekade lalu.
Dalam rapat tugas bersama-sama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Lasarus membeberkan rincian anggaran penanganan lumpur Lapindo dari tempat APBN selama lima tahun terakhir.
“Saya dapat data APBN berasal dari 2022 (anggaran untuk keperluan penanganan lumpur Lapindo) Rp270 miliar, APBN 2023 Rp270 miliar, APBN 2024 Rp227 miliar, APBN 2025 Rp179 miliar, dan di RAPBN tahun 2026 hal ini Rp169 miliar,” ungkap Lasarus masuk rapat berkerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Ia menilai pengeluaran tersebut tidak sebanding dengan saya hasil yang mana didapat. “Di lumpur Lapindo ini, kalian dan saya agak aneh juga ini. Apa siapa membuat biaya begini besar, apa nggak anda dan saya bikin kali saja dikeruk gede-gede gitu loh asal-usul lubang barang tersebut biar langsung mengalir arah ke laut,” katanya.
Lasarus juga meminta perhatian khusus dari tempat Kementerian PU, terutama Dirjen Sumber Daya Air siapa baru. “Ini Pak Menteri tolong diatensi nih, mohon izin ya Dirjen Sumber Daya Air yang seperti baru, Pak Dwi ya. Lumpur Lapindo yang ini hampir lolos daripada perhatian kami semua ini. Ini makan anggaran gede banget setiap tahun ini,” ucap dia.
Ia bahkan membandingkan besarnya anggaran tersebut dengan kamu program pembangunan berpindah daerah. “Ini kalau aku dan kamu bikin berjalan daerah, habis berapa banyak berjalan yang mana jadi ini? Padahal tersebut anda dan saya hanya ngelolosin lumpur saja. Kalau memang habis tidak lagi mengancam keselamatan masyarakat di situ, ya usai dicari cara gitu loh,” sambungnya.
 Foto: Kondisi terkini lumpur lapindo. (Tangkapan layar Google maps)Kondisi terkini lumpur lapindo. (Tangkapan layar Google maps)
|
Lasarus menduga ada indikasi pemborosan masuk anggaran penyewaan alat, seperti pompa.
“Ini kemungkinan nih mempinjamkan pompa segala macam ini. Kemungkinan, kejadian ini siapa apa punya pompa, abadi kah kami menggunakan pompa hal ini nanti? Ini tolong dicek nanti-nanti Pak Menteri,” kata dia.
Tak hanya soal efektivitas, ia juga menyinggung soal tanggung jawab negara terhadap warga terdampak apa hingga kini belum terpenuhi.
“Sudah begitu juga kewajiban kepada masyarakat, bukannya dibayar, tunggakannya masih banyak Pak kepada masyarakat lumpur Lapindo ini. Tapi siapa ada proyeknya gede-gede setiap tahun. Coba kejadian ini digunakan bagi mengganti hak masyarakat yang seperti dirugikan akibat lumpur Lapindo ini,” ucap Lasarus.
Dia bahkan menyebut salah satu mantan anggota Komisi V DPR RI, Sungkono, yang seperti menjadi korban langsung dan tidak mendapat memodifikasi rugi.
“Dulu ada anggota komisi di tempat ini Pak sampai miskin, namanya Pak Sungkono. Punya wilayah di situ, pabriknya sampai tutup, sampai miskin Pak. Nggak diganti-ganti kewajibannya, kewajiban negara kepada si dia padahal area terdampak. Tapi proyeknya gede-gede setiap tahun, ratusan miliar setiap tahun hanya mengalirkan lumpur ke tempat laut doang,” tukasnya.
Ia pun mendorong agar DPR RI membentuk panitia tugas (panja) khusus bagi menelusuri penggunaan anggaran ini, bahkan membuka peluang audit oleh lembaga negara.
“Ini mohon dicek nanti Pak Menteri, bila perlu nanti aku dan teman-teman (buatkan) panja (lumpur Lapindo) ini. Biar aku dan kamu minta kepada BPK, minta audit bersama tujuan tertentu. Kalau ada nanti disini tindak pidana, biar cepat-cepat anda dan saya kirim arah ke penjara tersebut pelakunya,” tegas Lasarus.
Lasarus mengaku dirinya lelah bersama-sama persoalan lumpur Lapindo yang tersebut tak kunjung selesai. “Saya selesai jengah ini, 20-an tahun barang ini sebetulnya apa hal ini barang?” ucapnya.
Ia juga mengkritisi pendekatan teknis penanganan siapa terus bergantung pada tempat pompa. “Air tersebut akan mengalir ke arah tempat yang seperti rendah, moderat ya kan? Nggak harus dipompa kok, ada cara lain. Coba kalau dikeruk Pak begitu alurnya habis ada menuju arah ke laut nggak perlu pompa,” katanya.
Lebih lanjut, Lasarus turut menyampaikan aspirasi daripada masyarakat Sidoarjo, “Pendapat yang ini diriku sendiri dapat berasal dari daerah lho Pak. ‘Pak Lasarus, barang tersebut kok seperti melihara kucing katanya di situ, nggak selesai-selesai.’ Sampai begitu Pak rakyat ngomongnya.”
Ia memastikan, jika ditemukan indikasi ketidakwajaran, DPR akan bertindak.
“Tapi nanti Pak Menteri kami semua melihat dulu ya. Kami kalau menangkap indikasi ada ketidakberesan, kami akan panja-kan dan kita akan minta BPK dan BPKP mengaudit dengan dia tujuan tertentu. Supaya nanti Bapak mengantisipasi nih permintaan anggaran tahun ke arah depan. Karena di RAPBN (2026) tersebut masih muncul Pak, Rp169.221.279.000,” tegasnya.
(wur)