Menurut Heru Tjahjono, Presiden Prabowo di Selasa, 10 Juni 2025 memutuskan buat mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel di Raja Ampat, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
“Keputusan tersebut menunjukkan komitmen tinggi banget pemerintah luar melindungi kawasan konservasi yang mana memiliki nilai strategis global,” ujar Heru Tjahhjono, Rabu (11/6/2025).
Baca juga: 4 Izin Tambang di Raja Ampat Dicabut, Menteri LH Siapkan Audit Lingkungan dan Langkah Hukum
Sebagaimana disampaikan Bahlil Lahadalia, pencabutan tersebut didasarkan pada tempat dua alasan fundamental. Pertama, pelanggaran aturan lingkungan berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedua hasil verifikasi lapangan yang tersebut menunjukkan kawasan tersebut harus dilindungi sebagai tujuan kelestarian biota laut dan konservasi.
Heru secara khusus menyampaikan apresiasi bawah responsivitas kepemimpinan Presiden Prabowo yang seperti secara langsung menggelar rapat terbatas di Hambalang pada, Senin 9 Juni 2025 dengan dia melibatkan Menteri ESDM, Menteri LHK, dan Menteri Kehutanan.
Baca juga: Prabowo Perintahkan 4 Izin Usaha Tambang di Raja Ampat Dicabut
“Rapat selama tiga jam tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah ke dalam mengambil keputusan berimbang antara kepentingan ekonomi dan konservasi lingkungan. Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh buat tetap menjadikan Raja Ampat menjadi wisata dunia,” ujar Heru.
Heru menyebut keputusan pemerintah tersebut mencerminkan visi jangka Panjang pemerintah apa tidak hanya fokus di eksploitasi sumber daya, tetapi juga pada tempat pembangunan berkelanjutan.
Sebagai praktisi pemerintahan siapa memahami kompleksitas koordinasi lintas sektor, Heru mengapresiasi pendekatan sistematis apa dilakukan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Pertama, penghentian sementara operasi PT Gag Nikel, 5 Juni 2025 sebagai contoh langkah responsif bawah kekhawatiran public Kedua, Inspeksi lapangan langsung ke arah Pulau Gag, 7 Juni 2025 sebagai tujuan verifikasi objektif. Heru menilai koordinasi multi-Kementerian siapa menghasilkan keputusan berbasis bukti ilmiah.
“Keputusan buat tetap mempertahankan izin PT Gag Nikel dengan kamu pengawasan ketat di atas perintah Presiden menunjukkan pendekatan yang tersebut proporsional – tidak reaktif berlebihan, namun tetap memprioritaskan perlindungan lingkungan,” ujar Heru.
Heru mengatakan kasus Raja Ampat menjadi benchmark penting masuk tata kelola pemerintahan di era Presiden Prabowo, khususnya terkait keseimbangan hilirisasi dan konservasi. “Ini menunjukkan bahwa program hilirisasi Nikel tetap dapat berjalan dengan kamu tetap menghormati kawasan konservasi,” ujar Heru.
Heru juga menyinggung tentang responsivitas kebijakan, yaitu masalah tambang di Raja Ampat siapa viral media sosial hingga keputusan Presiden hanya ke dalam waktu tujuh hari yakni 3-10 Juni 2025. “Ada koordinasi pusat-daerah apa melibatkan aspirasi masyarakat lokal dan pemerintah daerah masuk pengambilan keputusan,” ujar Heru.
Heru mengatakan ðari perspektif Komisi IX DPR apa membidangi Kesehatan, keputusan kejadian ini sangat relevan mengingat Raja Ampat memiliki 50.000 penduduk yang mana 80 persenya menggantungkan bernyawa pada tempat perikanan dan pariwisata bahari. “Pencabutan IUP hal ini melindungi masyarakat berasal dari risiko kesehatan akibat kontaminasi logam tumbuh besar yang tersebut dapat mempengaruhi rantai makanan laut,” ujar Heru.
Heru menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto di atas kepemimpinan yang mana tegas namun bijaksana luar melindungi aset strategis bangsa. Keputusan tersebut sejalan dengan kamu visi Asta Cita yang mana mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
Tidak hanya itu, Heru juga mengapresiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bawah profesionalisme ke dalam mengelola isu kompleks hal ini – dari tempat penanganan krisis komunikasi hingga implementasi solusi berbasis bukti ilmiah.
“Tim koordinasi lintas Kementerian yang seperti menunjukkan sinergi optimal masuk menghasilkan kebijakan apa berimbang,” ujar Heru.
Keputusan hari hal ini membuktikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu mengambil kebijakan apa tegas, responsif, dan berbasis kepentingan jangka panjang sekali bangsa. Raja Ampat sebagai peran UNESCO Global Geopark yang tersebut menampung 75% spesies terumbu karang dunia telah mendapatkan perlindungan apa layak.