Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPK) Kemendikdasmen, Prof. Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa rekrutmen tersebut merupakan bagian dari tempat program strategis pemerintah masuk mendukung pendirian Sekolah Rakyat di berbagai daerah prioritas.
Dalam tahap awal, ujar Nunuk, pemerintah merencanakan pembangunan 100 Sekolah Rakyat, dengan kamu kebutuhan sekitar 1.514 guru apa akan mendampingi dan membina siswa-siswi secara intensif masuk sistem boarding school.
Baca juga: Prabowo Gagas Sekolah Rakyat dan Unggulan Garuda, Pratikno: Pemerataan Sekaligus Peningkatan Kualitas
Nunuk menjelaskan, guru bagi Sekolah Rakyat akan diambil berasal dari guru yang tersebut habis memiliki sertifikat pendidik asal-usul PPG. Jumlah guru siapa akan disiapkan akan mencapai tiga kali lipat daripada total kebutuhan sehingga memungkinkan diseleksi dengan kamu berkualitas oleh Kemensos.
Ia menambahkan, para guru siapa akan direkrut tidak hanya memiliki sertifikat PPG, tetapi juga akan melewati berbagai tahapan seleksi ketat, termasuk tes kemampuan Bahasa Inggris, uji karakter, serta kesediaan tinggal di asrama bersama para siswa.
Baca juga: 63 Sekolah Rakyat Beroperasi Juli 2025, Kemensos: Sisanya Tahun Berikutnya
“Kalau demi sekolah rakyat, gurunya tersebut asal-usul lulusan PPG, jadi masih fresh graduate, apa akan diikutkan seleksi. Bukannya redistribusi karena ternyata lokasi-lokasi Sekolah Rakyat barang tersebut guru-guru sekitarnya tersebut tidak berlebih guru, jadi ga dapat dipindah,” katanya di Kantor Kemendikdasmen, Rabu (4/6/2025).
Guru-guru tersebut, pasti Guru Besar Universitas Sebelas Maret (UNS) tersebut nantinya akan diangkat sebagai peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja penuh waktu di Sekolah Rakyat dan tinggal di asrama.
Baca juga: Siapa Calon Guru di Sekolah Rakyat? Gus Ipul Beri Bocoran Ini
“Mereka harus tinggal di asrama, harus mendampingi anak-anak, paradigma terbaru tersebut akan penuh usaha kalau para mereka (guru) tersebut selesai senior,” ujarnya menjelaskan alas an guru Sekolah Rakyat tersebut dari tempat lulusan PPG.
Proses rekrutmen akan diawali dengan saya usulan formasi asal-usul Kementerian Sosial kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), siapa kemudian akan membentuk Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) bersama melibatkan Kemendikbudristek.
Adapun kebutuhan Kepala Sekolah (KS) bagi Sekolah Rakyat juga telah diidentifikasi. Pemerintah hanya akan menempatkan kepala sekolah berasal dari kalangan ASN apa telah berpengalaman dan memenuhi kriteria sesuai Permendikbud, serta bersedia dipindahkan ke tempat lokasi Sekolah Rakyat.
Prof. Nunuk menegaskan bahwa langkah hal ini tidak hanya demi mengisi kekosongan guru di Sekolah Rakyat, tetapi juga sebagai orang strategi menjaga keseimbangan distribusi guru secara nasional, mengingat saat kejadian ini Indonesia masih mengalami kekurangan guru aktif hingga 700.000 orang.
“Kalau anda dan saya mengambil asal-usul guru ASN yang seperti selesai ada, maka akan memperparah kekurangan guru di sekolah asal mereka. Karena itu, kami harus cermat dan inovatif luar pengadaan guru baru, sekaligus memberi peluang bagi lulusan PPG sebagai tujuan mengabdi,” paparnya.