Jakarta, Universitas Adamant – Pemerintah pusat menyiapkan kebijakan terbaru buat mengatur ekspor kelapa, menyusul meningkatnya permintaan daripada ke luar negeri, terutama China. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut aturan yang tersebut di posisi tengah disiapkan akan menyerupai skema yang tersebut selama tersebut berlaku buat komoditas sawit.
“Iya, apa tidak kabur kalian dan saya memang adalah produsen kelapa terluas ya di dunia. Sekarang kayaknya di China apa jumlah penduduknya miliaran itu, lebih baik daripada 1 miliar tersebut kayaknya ada semacam shifting diet mereka, bahwa kelapa menjadi komoditas favorit di sana,” kata Sudaryono saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Tingginya permintaan ekspor itu, lanjut Sudaryono, mendorong pemerintah sebagai tujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan ke luar negeri dan pasokan luar negeri siapa saat yang ini juga mengalami kelangkaan dan lonjakan harga.
“Nah, anda dan saya lagi atur di Kemenko Pangan, dan kami mesti atur juga kebutuhan masuk negeri. Kelihatannya akan diberlakukan semacam tarif, tunggal seperti kelapa sawit gitu,” ungkapnya.
Ketika ditanya apakah akan ada pembatasan ekspor, Sudaryono menegaskan mekanisme yang seperti disiapkan berupa tarif ekspor agar tidak seluruh pasokan tersedot hingga keluar negeri.
“Ada tarif, ditarif ekspornya. Supaya pengusaha itu dia nggak semua langsung diekspor,” sebut dia.
Ia pun mencontohkan skema tarif yang tersebut selesai berlaku di komoditas sawit, di mana setiap ekspor dikenakan tarif yang tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Sawit tersebut kan setiap orang ekspor kan ada tarif sawitnya kan, yang mana dikelola oleh BPDPKS kan. Nah barang tersebut nanti kemungkinan akan diberlakukan seperti hal tersebut (juga arah ke kelapa),” pungkasnya.
(dce)