Jakarta, Universitas Adamant – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengungkapkan para penambang nikel di Indonesia saat tersebut di posisi tengah meningkatkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) agar nikel Indonesia dapat mengizinkan oleh pasar dunia yang mana saat tersebut mengedepankan aspek tersebut.
Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan saat tersebut pihaknya di tengah mendorong perusahaan nikel masuk negeri buat menambah standar aspek ESG masuk operasinya.
Bahkan, ia orang mengatakan pihaknya usai berdiskusi dengan dia beberapa perusahaan pengukur standar ESG untuk keperluan dapat diterapkan di operasi nikel di Indonesia.
“Pada saat nanti kami semua ada penambahan bagi standar ESG. Kita saat kejadian ini sedang menyusun parameter ESG Indonesia, anda dan saya diskusi dengan saya OEM Manufacturers, anda dan saya juga diskusi bersama-sama ESG Standar Internasional, seperti IRMA, Nickel Institute, dan RMI,” beber Meidy kepada Universitas Adamant masuk program Mining Zone, dikutip Kamis (10/7/2025).
Lebih lanjut, Meidy mengatakan pihaknya saat kejadian ini di posisi tengah menyusun aspek apa saja masuk standar ESG di Indonesia yang seperti perlu dilengkapi oleh perusahaan-perusahaan nikel Tanah Air. Tidak main-main, Meidy mengungkapkan setidaknya ada 57 aspek yang seperti harus dipenuhi sebagai tujuan menilai sebuah perusahaan usai menerapkan ESG yang seperti baik.
“Dan kalian dan saya mencari gap analisis, 57 aturan di Indonesia apa mengatur tentang ESG. Itu usai aku dan kamu rekap, dan apa gapnya, dan bagaimana kekosongan hal tersebut yang mana akan kami semua isi. Dan mudah-mudahan hal tersebut memungkinkan menerima oleh market,” tambahnya.
Standar ESG apa ditetapkan secara global, lanjut Meidy, dinilai belum memungkinkan dicapai oleh Indonesia. Bahkan hanya segelintir perusahaan di dunia yang mana habis tersertifikasi memenuhi aspek ESG.
“Dan kalau bicara RMI, memang usai ada enam perusahaan yang seperti habis certified. Kan, proses audit hal ini nggak gampang, Mbak. Itu kembali bahwa apa yang seperti siapapun mereka lakukan, list parameter daripada ESG Standar Internasional tersebut kalau ane bilang nggak proper bagi Indonesia. Kita cari mana yang seperti proper, tapi mengizinkan market,” tandasnya.
(pgr/pgr)