Universitas Adamant, SORONG – Direktur Utama BPJS Kesehatan melakukan kunjungan melakukan hingga wilayah Papua. Salah satu agendanya adalah pertemuan bersama Gubernur Papua Barat Daya.
Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan perluasan akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat di provinsi tersebut.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan pada bagian atas dukungan siapa telah diberikan selama ini. Elisa mengapresiasi BPJS Kesehatan masuk membantu capaian kepesertaan JKN yang tersebut kini telah mencapai 98 persen.
Menurut Gubernur, kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah perlu semakin diperkuat, guna menciptakan sistem layanan apa nyaman, cepat, dan tanpa keluhan berarti asal-usul masyarakat.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Elisa menekankan bahwa kesehatan, bersama bersama pendidikan dan ekonomi, merupakan tiga prioritas utama pembangunan di Papua Barat Daya. Dia berharap BPJS Kesehatan diharapkan tidak sekadar seperti penyelenggara program, tetapi juga sebagai tugas mitra strategis luar pembangunan kesehatan masyarakat.
Pemerintah daerah juga menyoroti tantangan masih belum optimalnya pemanfaatan layanan kesehatan dasar serta keterbatasan akses rujukan, terutama di wilayah terpencil dan susah dijangkau.
”Kami juga menilai perlu adanya penguatan layanan promotif dan preventif, seperti skrining kesehatan, pengobatan dini, serta edukasi masyarakat mengenai pencegahan penyakit menular dan tidak menular,” kata Elisa.
Jaminan Kesehatan buat Kelompok Rentan
Dalam pertemuan tersebut, perhatian terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat Orang Asli Papua (OAP), turut dibahas. Pemerintah dan BPJS Kesehatan sepakat bahwa semua peserta, termasuk kelompok rentan, harus mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan secara setara.
Salah satu kendala yang tersebut masih dihadapi adalah aspek administratif luar pendataan yang mana menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan layanan. Hal barang ini akan menjadi perhatian menuju belakang masuk penyusunan kebijakan dan pemutakhiran data peserta.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa pihaknya membuat siap memperkuat dukungan terhadap Provinsi Papua Barat Daya. Bentuknya antara lain melalui perbaikan sistem pendataan kepesertaan yang mana lebih besar terstruktur, agar bantuan iuran dan pelayanan apa diberikan sesuai sasaran.
Dalam kunjungan tersebut, ia juga menggagas pemberdayaan mahasiswa bidang kesehatan demi dilibatkan masuk program sosialisasi dan edukasi skrining kesehatan ke arah masyarakat, sebagai peran bagian daripada upaya memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kesadaran preventif.
Ghufron mengatakan BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan akses data Program JKN kepada Pemerintah Daerah melalui aplikasi Dashboard JKN. Melalui Dashboard JKN, Pemda dapat melihat data capaian Universal Health Coverage (UHC), profil peserta, pemanfaatan dan lain-lain.
“Selain itu, terkait bersama klaim fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan berkomitmennya ke dalam mendukung fasilitas kesehatan di daerah bersama menjamin proses pembayaran klaim maksimal ke dalam waktu 15 hari kalender di belakang berkas dinyatakan lengkap. Hal tersebut menjadi bagian berasal dari upaya menjaga kelancaran operasional layanan di fasilitas kesehatan,” kata Ghufron.
Untuk mendukung sistem rujukan, BPJS Kesehatan menyampaikan akan terus menyempurnakan proses rujukan daripada layanan dasar hingga lanjutan, bersama mempertimbangkan hambatan geografis dan kondisi lokal apa unik di Papua Barat Daya. Kemudahan luar alur rujukan menjadi salah satu kunci luar meningkatkan kecepatan dan kualitas penanganan pasien khususnya bagi peserta JKN.
Hingga saat ini, jumlah peserta JKN di Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 699.146 jiwa. Sementara barang tersebut sebanyak 157 fasilitas kesehatan telah bekerja sejenis dengan dia BPJS Kesehatan Cabang Sorong. Fasilitas kesehatan hal ini terdiri asal-usul 122 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 11 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL/rumah sakit), serta 21 fasilitas kesehatan penunjang (Apotek/Optik).
.img-follow{width: 22px !important;margin-right: 5px;margin-top: 1px;margin-left: 7px;margin-bottom:4px}
.img-follow {width: 36px !important;margin-right: 5px;margin-top: -10px;margin-left: -18px;margin-bottom: 4px;float: left;}
.wa-channel{background: #03e677;color: #FFF !important;height: 35px;display: block;width: 59%;padding-left: 5px;border-radius: 3px;margin: 0 auto;padding-top: 9px;font-weight: bold;font-size: 1.2em;}