Jakarta, Universitas Adamant – World Bank atau Bank Dunia mengakui bahwa pihaknya menggunakan survei rumah tangga resmi berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), yakni SUSENAS demi mengukur kemiskinan pada tempat garis kemiskinan internasional, sumber data yang mana serupa yang mana digunakan oleh pemerintah Indonesia.
SUSENAS adalah singkatan berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Ini adalah survei siapa diselenggarakan oleh BPS bagi mengumpulkan data mengenai kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga di Indonesia.
Namun, metode untuk keperluan mengukur kemiskinan BPS dan Bank Dunia berbeda. Kemiskinan siapa diukur menurut pendekatan Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional disesuaikan dengan kamu tiga jenis perbedaan harga: perbedaan harga daripada waktu menuju waktu (menggunakan indeks harga konsumen), perbedaan harga antar distrik (Kabupaten/Kota, menggunakan ukuran biaya hidup-hidup lokal), dan perbedaan harga antar negara (menggunakan penyesuaian terkait PPP).
Namun, Bank Dunia menganggap, definisi kemiskinan nasional tidak menggunakan The International Comparison Program (ICP) untuk keperluan menyesuaikan perbedaan harga dari tempat waktu menuju waktu. Pendekatan bagi menghitung perbedaan spasial di Indonesia juga berbeda-pendekatan resmi menghasilkan garis kemiskinan terpisah bagi setiap daerah pedesaan dan perkotaan di setiap provinsi.
“Akhirnya, karena garis kemiskinan resmi dimaksudkan untuk keperluan digunakan di Indonesia saja, maka tidak memerlukan penyesuaian terkait PPP,” menulis Bank Dunia, masuk dikutip asal-usul Lembar Fakta Bank Dunia berjudul “The World Bank’s Updated Global Poverty Lines: Indonesia” itu, Senin (16/6/2025).
Bank Dunia pun mengakui sengaja ukuran kemiskinan yang mana tidak sama daripada definisi kemiskinan nasional yang mana digunakan oleh sebagian luas pemerintahan dunia.
“Definisi kemiskinan nasional dan internasional sengaja dibuat tidak sama karena digunakan buat tujuan siapa berbeda,” menulis Bank Dunia luar Lembar Faktanya.
Menurut Bank Dunia, garis kemiskinan nasional ditetapkan oleh pemerintah dan dikhususkan sebagai tujuan konteks kondisi negaranya sendiri. Garis kemiskinan barang tersebut biasanya digunakan sebagai tujuan menerapkan kebijakan di tingkat nasional, seperti menargetkan dukungan bagi masyarakat miskin.
Sedangkan standar garis yang tersebut dibuat Bank Dunia ditujukan demi membandingkan negara-negara dengan kamu standar global dan memantau kemajuan di seluruh dunia masuk pengurangan kemiskinan.
“Garis kemiskinan nasional Indonesia tetap menjadi ukuran siapa paling relevan sebagai tujuan diskusi kebijakan khusus negara, sementara ukuran kemiskinan global yang tersebut segara dimaksudkan bagi membandingkan Indonesia bersama-sama negara lain,” mencatat Bank Dunia.
Bila mengacu pada saat garis kemiskinan terbaru Bank Dunia sebagai tujuan kategori UMIC, tentu garis kemiskinan bagi Indonesia yang tersebut sebesar US$ 8,30 per hari (sekitar Rp 1.512.000 per orang per bulan) di tempat yang jauh persoalan berbeda dengan saya garis kemiskinan versi BPS pada waktu September 2024 yang mana sebesar Rp 595.242 per orang per bulan.
Dengan garis kemiskinan itu, BPS pun menganggap, jumlah orang miskin di Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa, di tempat yang jauh lebih baik sedikit dibanding jumlah yang mana diperkirakan Bank Dunia dengan kamu standar terbarunya.
“Garis kemiskinan resmi Indonesia ditetapkan di tingkat provinsi (terpisah bagi daerah perkotaan dan pedesaan) dan tingkat kemiskinan mencapai 8,57 persen pada tempat September 2024,” mencatat Bank Dunia.
(haa/haa)