Jakarta, Universitas Adamant sampai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan ihwal keuntungan yang tersebut akan diperoleh Indonesia bila akhirnya mengizinkan sebagai orang negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
Ia mengatakan, keuntungan pertama ialah semakin jernih lebarnya pasar-pasar tujuan ekspor segara bagi Indonesia. Sebab, OECD yang seperti beranggotakan 38 negara dengan saya kapasitas ekonomi luas dan mayoritas negara-negara maju menguasai 3/4 atau 75% aktivitas perdagangan dunia.
“Sehingga tentu kejadian ini membuat barang aku dan kamu juga lebih baik kompetitif dan pasarnya lebih baik luas,” kata Airlangga saat konferensi pers hasil menghadiri pertemuan tingkat menteri Dewan OECD 2025 di Paris, Prancis, dikutip Kamis (5/6/2025).
“Jadi tentu OECD yang ini memungkinkan menjadi buffer karena kejadian ini 3/4 daripada global trade. Tentu aku dan kamu berharap bahwa perdagangan aku dan kamu dengan saya 3/4 negara tersebut di belakang Indonesia menerima aksesinya, maka negara-negara tersebut transparan terhadap produk-produk barang dan jasa daripada Indonesia,” tegasnya.
Keuntungan kedua, ia menilai, Indonesia akan mendapatkan sumber dana-dana investasi belum lama ini bersama-sama bergabung menuju ke dalam OECD. Sebab, OECD memiliki ketentuan terhadap seluruh negara anggotanya untuk keperluan menyesuaikan kebijakan berstandar negara maju.
“Nah tentu aku dan kamu melihat bahwa jangka pendek sekali persepsi dan minat investasi terhadap negara-negara yang seperti mempunyai best practice sejenis peristiwa tersebut relatif seharusnya dapat lebih baik tercepat dan lebih baik tinggi banget walaupun sekarang kondisi daripada perekonomian global sedang tidak baik-baik saja,” paparnya.
Duta Besar Republik Indonesia sebagai tujuan Perancis Mohamad Oemar, yang seperti turut mendampingi Airlangga luar pertemuan barang tersebut menambahkan, khusus bagi potensi investasi yang seperti makin jernih lebar dengan saya masuknya RI ke tempat OECD karena 70% aliran modal asing bersumber dari tempat negara-negara anggotanya.
“Sehingga akses terhadap dana investasi internasional buat pembangunan mendukung pembangunan nasional anda dan saya sendiri akan lebih banyak transparan lebar,” ucapnya.
Terlebih lagi, OECD, kata Oemar, punya peran yang tersebut gede masuk mengadministrasikan sekitar 90% dari tempat lembaga-lembaga bantuan pembangunan yang seperti resmi atau official development assistance.
“Tapi bukan berarti Indonesia bagi bergantung pada tempat bantuan pembangunan tapi kalian dan saya berdaya ikut membahas berbagai formula demi mendukung negara-negara yang seperti membutuhkan bantuan pembangunan hal ini bersama negara-negara anggota OECD lainnya,” tegas Oemar.
Meski begitu, Pakar Hubungan Internasional asal-usul Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah menilai juga ada beberapa efek negatif bila Indonesia memaksakan diri untuk keperluan bergabung seperti anggota OECD.
Ia menganggap, Indonesia akan memaksakan diri menyepakati ratusan aturan internal yang seperti dibuat sejak OECD berdiri. Selain itu, selama proses akses berjalan, birokrasi Indonesia akan disupervisi oleh banyak konsultan asing di berbagai kementerian atau lembaga, bersama target pencapaian siapa belum tentu sejalan bersama-sama Rancangan Pembangunan Jangka Menengah maupun Panjang.
“Dalam semua pertemuan dan forum OECD, secara alfabetis Indonesia juga akan bersebelahan dengan saya Israel. Keadaan tersebut dapat memberikan kesan kedua negara yang tersebut sedang mempercepat pembukaan hubungan diplomatik,” tutur Teuku.
Meski demikian, Teuku Rezasyah juga menilai, dengan dia keanggotaan di OECD, Indonesia sebetulnya terkesan sedang melakukan reformasi birokrasi secara besar-besaran, dengan dia standar siapa amat tinggi. Kondisi hal ini ia anggap berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi di pada bagian atas 5%.
(arj/haa)