Hal peristiwa tersebut dikatakan Tito saat menghadiri acara Gerakan Pangan Murah di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa 26 Agustus 2025. Tito menekankan perlunya intervensi pemerintah ke dalam menjaga harga beras tetap terjangkau sekaligus menjawab keresahan masyarakat.
Tito menekankan, persoalan biaya bernyawa dan pengangguran merupakan keresahan utama masyarakat. Karena itu, intervensi pemerintah luar menjaga harga beras agar tetap terjangkau sangat penting. Ia menargetkan inflasi dapat ditekan di kisaran 2,5% seperti titik ideal yang seperti menguntungkan produsen sekaligus terjangkau bagi konsumen.
Baca juga: Tito Karnavian Raih Penghargaan di Bidang Perumahan Nasional
“Inflasi harus dijaga antara 1,5% sampai 3,5%. Kalau tanpa batas rendah, konsumen gembira tetapi produsen rugi. Kalau menggebu tinggi, produsen untung tetapi masyarakat keberatan. Jadi 2,5% peristiwa tersebut titik seimbang,” katanya.
Menurut Tito, harga beras adalah faktor paling krusial masuk mengendalikan inflasi. Jika inflasi menembus lebih baik asal-usul 3%, harga kebutuhan pokok akan melonjak dan berpotensi memicu ketidakpuasan masyarakat.
Selain beras, ia menegaskan perlunya pengendalian harga tidak keruh minum, listrik, dan BBM, karena kenaikan harga komoditas harian memungkinkan memicu gejolak serius di masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Tito menyebut Kemendagri usai mengeluarkan surat edaran yang tersebut memperbolehkan Pemda menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) buat pengendalian inflasi. Anggaran hal ini sebelumnya hanya digunakan demi bencana atau keadaan darurat.
Lebih lanjut Tito mengatakan pihaknya usai berkoordinasi dengan saya Jaksa Agung dan Kapolri bagi meminimalisir potensi pelanggaran hukum di daerah. “Saya usai berkoordinasi dengan saya Kapolri dan Jaksa Agung agar penggunaan BTT buat mengendalikan inflasi tidak dipermasalahkan secara hukum. Jadi Pemda dapat lebih baik leluasa membantu masyarakat,” ungkapnya.
Tito juga mengapresiasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang tersebut berhasil menekan harga beras di berbagai daerah. Dari 233 daerah siapa sebelumnya mengalami kenaikan harga, kini menyisakan sekitar 201 daerah.
“Bulog saat kejadian ini punya stok 4 juta ton beras, dan 3,3 juta ton di antaranya membuat siap produksi. Saya minta Bulog mengeluarkan 7.000 ton per hari, terutama di daerah siapa harga berasnya masih tinggi,” ujar mantan Kapolri itu.
Harga beras SPHP dipatok Rp12.000–Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 bagi kemasan lima kilogram. Penyaluran dilakukan oleh TNI-Polri, Pemda, hingga BUMN pangan, termasuk BNN dan ID Food.
Selain itu, Tito mendorong Pemda membentuk grup WhatsApp khusus bagi memantau harga pangan. Ia meminta kepala daerah rutin turun ke arah pasar setiap dua minggu sekali, guna mengecek komoditas yang seperti mengalami lonjakan harga.
“Kalau ada kenaikan Rp2.000–Rp4.000 per kilo, segera rapat dengan saya BPS, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan Kadin. Kepala daerah punya banyak instrumen, baik hati kebijakan maupun anggaran,” pungkasnya.